Hampir tiap tahun menjelang Ramadan atau Idul Fitri, muncul pertanyaan yang sama: kenapa Muhammadiyah kadang berpuasa atau berlebaran sehari lebih awal dari NU dan pemerintah? Jawabannya bukan soal siapa yang keliru, melainkan dua metode penentuan awal bulan Hijriah yang memang berbeda pendekatan sejak awal.
Dua Metode: Hisab dan Rukyat
Hisab secara bahasa berarti menghitung — yaitu menentukan awal bulan Hijriah lewat perhitungan matematis dan astronomis posisi bulan, tanpa perlu benar-benar melihatnya secara fisik. Pendukung metode ini merujuk pada ayat Al-Qur’an yang menyebut bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan (QS Ar-Rahman: 5, QS Yunus: 5).
Rukyat secara bahasa berarti melihat — yaitu menentukan awal bulan Hijriah berdasarkan pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit muda) di ufuk barat setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan berjalan. Landasan utamanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah (berhari raya) karena melihat hilal. Apabila hilal tertutup mendung, genapkanlah bulan menjadi 30 hari.”
Kalau hilal tidak berhasil terlihat — baik karena posisinya memang belum memenuhi kriteria, maupun karena tertutup awan — bulan yang berjalan digenapkan menjadi 30 hari (disebut istikmal), dan awal bulan baru mundur satu hari.
Siapa Memakai Metode Apa
Di Indonesia, tiga pihak utama memakai pendekatan yang berbeda:
- Muhammadiyah memakai hisab, dengan metode hisab hakiki wujudul hilal — awal bulan ditetapkan begitu hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, meski hanya beberapa derajat. Sejak beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah mulai beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang dirancang supaya seluruh dunia memakai tanggal yang sama untuk awal bulan Hijriah, dengan kriteria ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.
- Nahdlatul Ulama (NU) memakai rukyatul hilal sebagai penentu utama, didukung hisab hakiki imkan rukyat sebagai alat bantu — kriteria yang dipakai sejalan dengan standar MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura): ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menggabungkan keduanya lewat forum Sidang Isbat — mempertemukan data hisab dari berbagai lembaga dengan laporan pengamatan rukyat dari puluhan titik di seluruh Indonesia, sebelum mengambil keputusan resmi.
Kenapa Perbedaan Ini Bisa Terjadi
Perbedaan biasanya muncul ketika posisi hilal berada di “zona kritis” — sangat tipis di atas ufuk, sehingga secara hisab sudah dianggap “ada”, tapi secara rukyat belum tentu berhasil dilihat mata (baik karena ketinggiannya memang di bawah kriteria minimal, cuaca berawan, atau faktor visibilitas lain). Dalam kondisi seperti ini, hasil hisab dan hasil rukyat bisa berbeda kesimpulan — dan karena masing-masing organisasi punya kriteria ambang batas yang berbeda pula, hasilnya bisa menghasilkan tiga tanggal berbeda sekaligus: versi Muhammadiyah, versi NU, dan versi pemerintah.
Sebagai contoh konkret, pada penentuan 1 Ramadan 1447 H (2026), Muhammadiyah lewat KHGT sudah menetapkan tanggalnya jauh-jauh hari sebelum hari-H, sementara pemerintah dan NU menunggu hasil Sidang Isbat serta laporan rukyat langsung sebelum mengumumkan keputusan resmi.
Bukan Soal Benar atau Salah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri sudah menegaskan lewat Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 bahwa tidak ada yang salah dari kedua metode ini, karena keduanya berasal dari ijtihad ulama yang sama-sama punya dasar kuat — baik secara tekstual (rukyat, berlandaskan pemahaman literal terhadap hadis) maupun secara rasional (hisab, berlandaskan kemajuan ilmu astronomi). Perbedaan pendapat semacam ini pun sebenarnya sudah ada sejak masa ulama klasik, seperti dijelaskan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid — bahwa perbedaannya berakar dari cara memahami apakah perintah rukyat bersifat murni ibadah (ta’abbudi) atau rasional yang bisa dikembangkan dengan ilmu (ta’aqquli).
Fatwa yang sama juga mewajibkan warga negara Indonesia mengikuti ketetapan resmi pemerintah ketika ada perbedaan pendapat — meski dalam praktiknya, banyak keluarga dan komunitas yang tetap mengikuti keputusan organisasi masing-masing tanpa itu dianggap sebagai perpecahan, karena keduanya sama-sama punya pijakan keagamaan yang jelas.
Kenapa Ini Relevan untuk Kalender
Perbedaan hisab dan rukyat inilah yang membuat tanggal Hijriah di internet — termasuk perkiraan kalkulasi tabular di situs kalender manapun — bisa berbeda satu hari dari penetapan resmi. Perkiraan kalkulasi murni berguna untuk gambaran umum jauh-jauh hari, tapi untuk kepastian ibadah, keputusan final selalu menunggu pengumuman resmi lewat Sidang Isbat atau maklumat organisasi masing-masing.